9.1 Pendekatan Berbagai Negara terhadap Bitcoin
Di bab-bab sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Bitcoin digunakan di dunia nyata — dari remitansi TKI, hiperinflasi Venezuela, sampai inklusi keuangan bagi mereka yang tidak punya rekening bank.
Tapi ada satu kekuatan yang selalu hadir di balik semua cerita itu.
Kekuatan yang bisa membuka atau menutup pintu akses ke Bitcoin bagi jutaan orang.
Pemerintah.
Dan respons pemerintah-pemerintah di seluruh dunia terhadap Bitcoin adalah salah satu kisah paling kompleks, paling kontradiktif, dan paling penting untuk dipahami oleh siapapun yang serius di bidang ini.
Tidak ada konsensus global.
Ini adalah fakta yang paling penting untuk lo pahami sejak awal bab ini.
Berbeda dengan, katakanlah, regulasi penerbangan atau standar makanan internasional yang punya kerangka global yang lebih seragam — Bitcoin diperlakukan sangat berbeda dari satu negara ke negara lain.
Faktanya... dalam satu dunia yang sama, Bitcoin adalah:
Legal penuh sebagai aset investasi — di Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Jepang, dan termasuk Indonesia.
Legal tender alias alat pembayaran sah — sebelumnya di El Salvador, kini hanya bersifat sukarela.
Dilarang total — di China daratan, di mana kepemilikan pribadi pun kini dipermasalahkan.
Berada di zona abu-abu — di banyak negara berkembang yang regulasinya masih belum jelas.
Mengapa perbedaan ini ada?
Karena setiap pemerintah melihat Bitcoin melalui lensa yang berbeda — sesuai dengan kepentingan, kekhawatiran, dan kondisi ekonomi masing-masing.
Bagi negara-negara maju dengan pasar modal yang sudah matang, Bitcoin dilihat terutama sebagai aset investasi baru yang perlu diregulasi agar investor terlindungi.
Bagi negara berkembang dengan mata uang yang volatile, Bitcoin kadang dilihat sebagai ancaman terhadap kendali moneter — tapi juga sebagai peluang inklusi keuangan.
Bagi negara-negara otoriter dengan kontrol ketat atas aliran modal, Bitcoin adalah ancaman eksistensial terhadap kemampuan mereka mengendalikan ekonomi warganya.
Secara kasar, dunia terbagi ke dalam beberapa kategori:
Negara-negara yang merangkul dengan regulasi jelas — Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jepang, Australia, Singapura, Kanada. Bitcoin legal, ada kerangka hukum yang jelas, investor terlindungi.
Negara-negara yang mengizinkan tapi membatasi — mayoritas Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand. Legal sebagai investasi, tidak boleh sebagai alat bayar.
Negara-negara yang melarang — China (daratan), beberapa negara di Afrika dan Timur Tengah. Trading dan mining dilarang.
Dan yang paling penting... peta ini terus berubah.
Negara yang hari ini melarang, bisa besok berbalik arah.
Negara yang hari ini paling ramah kripto pun bisa mengetatkan regulasinya kapan saja.
9.2 Pertarungan Regulasi di Amerika Serikat
Kalau ada satu negara yang paling menentukan nasib regulasi Bitcoin secara global, itu adalah Amerika Serikat.
Bukan karena negara ini paling banyak penggunanya.
Tapi karena keputusan regulasi Amerika — khususnya dari SEC, CFTC, dan Kongres — berdampak langsung pada pasar global, investor institusional global, dan arah industri kripto secara keseluruhan.
Selama hampir empat tahun (April 2021 – Januari 2025), industri kripto Amerika hidup dalam ketidakpastian yang sangat melelahkan.
Penyebab utamanya satu orang:
Gary Gensler, Ketua SEC era Biden.
Pendekatan Gensler sederhana tapi sangat kontroversial: hampir semua kripto selain Bitcoin adalah sekuritas yang harus tunduk pada regulasi SEC.
Bukan karena ada undang-undang baru yang disahkan.
Tapi karena Gensler dan SEC menggunakan Howey Test — tes hukum dari tahun 1946 — dan menerapkannya agresif ke ekosistem kripto modern.
Hasilnya?
SEC menggugat Coinbase — exchange kripto terbesar AS.
SEC menggugat Binance — exchange terbesar dunia.
SEC menggugat Ripple karena XRP dianggap sekuritas.
SEC menggugat puluhan perusahaan kripto lainnya.
Faktanya...
Dalam tahun fiskal 2024 saja, SEC mengambil 583 total tindakan penegakan hukum dan mengamankan $8,2 miliar dalam denda dan penggembalian.
Tapi Gensler tidak sepenuhnya antagonis bagi Bitcoin.
Di bawah tekanan pengadilan yang memutuskan SEC tidak bisa terus menunda, Gensler akhirnya menyetujui spot Bitcoin ETF pertama pada Januari 2024.
Ini adalah momen bersejarah yang — ironisnya — diumumkan oleh orang yang paling dibenci industri kripto selama bertahun-tahun.
Lalu Trump menang pemilu November 2024.
Dan segalanya berubah dengan sangat cepat.
Presiden Trump menunjuk Paul Atkins — mantan komisioner SEC di era Bush yang dikenal pro-pasar dan pro-inovasi — untuk menggantikan Gensler. Penunjukan ini disambut hangat oleh industri kripto yang merasa selama era Gensler mereka menjadi sasaran penegakan hukum yang berlebihan. Cryptopolitan
 |
| Masa jabatan Gary Gensler sebagai ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) secara resmi berakhir, dan untuk sementara digantikan oleh Mark Uyeda. (Jesse Hamilton/CoinDesk) |
Pada 20 Januari 2025, tepat saat Trump dilantik, Gary Gensler resmi mundur dari SEC. Posisinya sementara diisi oleh Komisioner Mark Uyeda yang dikenal sebagai pendukung pelonggaran regulasi terhadap industri kripto. CoinDesk
 |
| Presiden Donald Trump menunjuk Komisioner Mark Uyeda sebagai ketua sementara Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). (Jesse Hamilton/CoinDesk) |
SEC segera mencabut Staff Accounting Bulletin 121 — aturan era Gensler yang mewajibkan bank memperlakukan aset kripto sebagai kewajiban neraca, yang secara efektif menghalangi adopsi institusional. CNBC
SEC menghentikan penyelidikan terhadap Coinbase, OpenSea, Robinhood, dan sejumlah perusahaan kripto lainnya.
Ketua SEC Paul Atkins secara terbuka menyatakan bahwa inovasi kripto "telah dihambat selama beberapa tahun terakhir" dan bahwa perubahan sangat diperlukan. CNBC
 |
| Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), Paul Atkins, berbicara kepada wartawan setelah memberikan sambutan pembukaan pada pertemuan meja bundar dengan Gugus Tugas Kripto SEC di markas besar SEC pada 25 April 2025 di Washington, DC. (Anna Moneymaker/Getty Images) |
Tapi perlu diingat satu hal...
Perubahan era Trump bukan berarti Wild West tanpa aturan.
Komisioner Peirce menegaskan: undang-undang yang sudah ada tidak mengizinkan kebebasan total. Kongres telah menetapkan batas-batas, dan Komisi akan menerapkannya. Harris Sliwoski
Yang berubah adalah pendekatannya — dari enforcement-first ke clarity-first.
Dari "kami akan tuntut dulu, baru bikin aturan belakangan" ke "mari bikin aturan yang jelas agar industri bisa berkembang dengan bertanggung jawab."
Amerika yang lebih ramah kripto di 2025 bukan hanya berita baik untuk investor AS.
Ini berdampak langsung pada pasar global — termasuk Indonesia.
Ketika regulasi AS semakin jelas dan institusional, ini mendorong lebih banyak uang institusional masuk ke Bitcoin secara global.
Yang pada gilirannya memengaruhi harga Bitcoin yang lo pantau di Indodax atau Tokocrypto setiap harinya.
Regulasi AS adalah salah satu variabel makro paling penting dalam memahami pergerakan harga Bitcoin.
9.3 Larangan China dan Dampaknya terhadap Pasar
Kalau Amerika adalah kisah perjalanan dari ketidakpastian menuju kejelasan, China adalah kisah yang jauh lebih sederhana:
Dilarang. Titik.
Tapi dampaknya jauh lebih kompleks dari sekadar satu kata itu.
China tidak langsung melarang Bitcoin sekaligus.
Larangannya dilakukan pelan-pelan — seperti keran yang diputar sedikit demi sedikit sampai akhirnya tertutup rapat.
2017: China melarang ICO (Initial Coin Offerings) dan menutup operasi exchange lokal.
2019: China melarang transaksi kripto secara resmi untuk pertama kalinya — tapi aktivitas terus berlanjut secara online.
2021: China melakukan larangan paling masif — melarang penambangan (mining) Bitcoin dan menyatakan semua transaksi kripto ilegal.
People's Bank of China secara resmi menyatakan semua transaksi mata uang kripto adalah tindakan ilegal dan sangat membahayakan keselamatan aset pengguna.
Kenapa China melarang Bitcoin?
Alasan utama di balik larangan kripto China adalah kontrol modal. Kripto memungkinkan pengguna mentransfer kekayaan lintas batas tanpa bergantung pada sistem perbankan tradisional. Ini menciptakan tantangan bagi China yang mempertahankan kontrol ketat atas aliran modal untuk melindungi sistem keuangan dan stabilitas mata uangnya.
Misalnya...
Bayangkan seorang warga China yang ingin memindahkan kekayaannya ke luar negeri.
Lewat bank normal, pemerintah bisa melihat, membatasi, bahkan memblokir.
Lewat Bitcoin, tidak ada yang bisa menghentikannya — selama ia punya koneksi internet dan seed phrase.
Bagi pemerintah otoriter, ini adalah ancaman yang tidak bisa diterima.
Yang menarik dari larangan China adalah dampaknya yang paradoks.
Salah satu konsekuensi paling signifikan dari larangan China adalah "Great Mining Migration" 2021. Operasi penambangan pindah ke Amerika Serikat, Kazakhstan, Rusia, dan Kanada, di mana kondisi energi dan regulasi lebih kondusif. Migrasi ini justru memperkuat desentralisasi dan keamanan jaringan Bitcoin — dengan menyebarkan aktivitas penambangan ke berbagai negara, Bitcoin menjadi kurang rentan terhadap gangguan regional. Unocoin Blog
Sebelum 2021, China menguasai sekitar 65-75% dari seluruh hashrate Bitcoin global.
Setelah larangan, dalam hitungan bulan, dominasi itu runtuh hampir sepenuhnya.
Jaringan Bitcoin pulih sepenuhnya hanya dalam lima bulan — hashrate naik sekitar 113% dari titik terendahnya. Seperti yang dikatakan Kevin Zhang dari perusahaan digital currency Foundry: "Bitcoin berhasil bertahan dari tekanan besar setingkat negara setelah China melarang mining, dan jaringannya nyaris tidak terpengaruh." CNBC
Dan yang paling penting...
Larangan China membuktikan sesuatu yang sangat fundamental tentang Bitcoin:
Tidak ada satu pemerintah pun — bahkan pemerintah terkuat di dunia — yang bisa mematikan jaringan Bitcoin.
Mereka bisa melarang warganya menggunakannya.
Mereka bisa mempersulit aksesnya.
Tapi mereka tidak bisa menghapus jaringannya.
Ada ironi besar dalam cerita China dan Bitcoin.
Meski melarang kripto, pemerintah-pemerintah lokal China tercatat menjual aset kripto hasil sitaan mereka di luar pasar terbuka melalui perantara — sebagai cara cepat mendapatkan kas di tengah tekanan ekonomi dan krisis sektor properti.
Melarang warganya memakai Bitcoin.
Tapi diam-diam menjual Bitcoin yang disita.
Faktanya...
Ini bukan kontradiksi yang aneh kalau kita memahami motivasinya: bagi pemerintah China, larangan Bitcoin bukan karena Bitcoin tidak bernilai — tapi karena Bitcoin terlalu bebas untuk dikendalikan.
9.4 Persyaratan KYC/AML dan Kekhawatiran Privasi
Ini adalah salah satu perdebatan paling mendasar dalam dunia regulasi Bitcoin:
Seberapa banyak identitas yang harus lo serahkan untuk memakai Bitcoin?
Di satu sisi, ada argumen kuat untuk transparansi.
Di sisi lain, ada argumen kuat untuk privasi.
Dan di tengah-tengah keduanya, ada sebuah sistem global yang disebut KYC/AML.
KYC (Know Your Customer) adalah proses verifikasi identitas — lo harus tunjukkan KTP, selfie, kadang NPWP, untuk bisa menggunakan layanan exchange kripto.
AML (Anti-Money Laundering) adalah serangkaian aturan yang mewajibkan platform melacak dan melaporkan transaksi mencurigakan ke otoritas keuangan.
Kalau lo pernah daftar di Indodax, Pintu, atau Tokocrypto dan diminta upload KTP — itu adalah KYC.
Kalau exchange lo tiba-tiba meminta penjelasan mengapa lo menarik jumlah besar dalam waktu singkat — itu adalah AML.
Financial Action Task Force (FATF) — lembaga pengawas pencucian uang global yang didirikan 1989 — mewajibkan Virtual Asset Service Providers (VASP) untuk mengikuti Travel Rule, yang mewajibkan pengumpulan dan berbagi data pribadi pengirim dan penerima transaksi. Sumsub
Analoginya seperti ini:
Dulu, kalau lo kirim uang lewat bank antar negara, data pengirim dan penerima "ikut bepergian" bersama transfer itu.
FATF ingin hal yang sama berlaku untuk transfer kripto.
Per 2025, 85 dari 117 yurisdiksi sudah mengesahkan atau sedang dalam proses mengesahkan regulasi Travel Rule untuk aset virtual — naik dari 65 pada 2024. Sumsub
Nah, di sinilah tension-nya muncul.
Bitcoin secara teknis adalah pseudonim — bukan anonim.
Setiap transaksi tercatat permanen di blockchain dan bisa dilihat siapapun.
Tapi identitas di balik alamat dompet tidak otomatis terungkap.
KYC/AML memaksa penghubungan antara identitas dunia nyata dengan alamat dompet.
Argumen pro-KYC/AML:
Kripto memang dipakai untuk kejahatan — dari ransomware yang memeras rumah sakit, pencucian uang kartel narkoba, hingga pendanaan terorisme.
Menurut laporan Chainalysis, kerugian akibat penipuan kripto mencapai $12,4 miliar di 2024.
Tanpa KYC, platform kripto bisa menjadi saluran bebas hambatan bagi aktivitas ilegal.
Regulasi yang jelas justru meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong adopsi lebih luas.
Argumen pro-privasi:
Faktanya... lebih dari 99% transaksi kripto adalah legal.
Data yang dikumpulkan melalui KYC bisa bocor — dan exchange kripto sudah berkali-kali mengalami data breach besar.
Bagi warga di negara otoriter, privasi finansial bukan kemewahan — itu adalah alat perlindungan diri dari penganiayaan negara.
Perempuan yang dianiaya suami, aktivis yang dikejar rezim, jurnalis yang dilindas pemerintah — mereka membutuhkan privasi finansial.
Dan yang paling penting bagi lo sebagai pengguna di Indonesia...
KYC tidak perlu ditakuti, tapi perlu dipahami.
KYC di exchange lokal berarti data lo disimpan dan bisa diakses otoritas jika diperlukan.
Ini bukan hal baru — bank juga menyimpan data lo.
Yang perlu lo perhatikan adalah: pilih exchange yang terdaftar OJK, karena mereka terikat standar keamanan data yang diatur regulator.
Exchange ilegal yang minta KYC tapi tidak terdaftar justru adalah risiko terbesar — karena data lo bisa disalahgunakan tanpa ada akuntabilitas.
9.5 Seperti Apa Kerangka Regulasi Global yang Ideal?
Setelah melihat semua pendekatan yang berbeda-beda — dari Amerika yang bergerak dinamis, China yang melarang, Uni Eropa yang bikin aturan komprehensif, Indonesia yang berada di tengah-tengah — muncul pertanyaan yang wajar:
Regulasi seperti apa yang sebenarnya ideal untuk Bitcoin?
Gue tidak punya jawaban definitif.
Tidak ada yang punya.
Tapi ada beberapa prinsip yang sudah mulai muncul dari pengalaman berbagai negara — dan cukup masuk akal untuk dibahas.
Prinsip Pertama: Bedakan Bitcoin dari Kripto Lain
Ini adalah pelajaran paling mendasar yang mulai dipahami regulator-regulator terdepan.
Bitcoin punya sifat yang sangat berbeda dari kebanyakan kripto lain:
Tidak ada CEO. Tidak ada perusahaan di baliknya. Tidak ada siapapun yang bisa diajak "bernegosiasi" soal perubahannya.
Aturannya sudah tertanam dalam kode yang tidak bisa diubah oleh satu pihak manapun.
Misalnya...
SEC Amerika di bawah Paul Atkins mulai mengakui perbedaan ini — Bitcoin diperlakukan berbeda dari token yang diterbitkan oleh perusahaan tertentu yang bisa diklasifikasikan sebagai sekuritas.
Regulasi yang ideal harus mencerminkan perbedaan fundamental ini.
Prinsip Kedua: Regulasi Exchange, Bukan Jaringannya
China telah membuktikan bahwa tidak ada negara yang bisa melarang Bitcoin itu sendiri. Yang bisa dilakukan negara adalah melarang atau mengatur gateway — pintu masuk dan keluar antara dunia kripto dan sistem keuangan tradisional. Unocoin Blog
Pendekatan paling realistis adalah meregulasi exchange, bank yang terlibat, dan layanan keuangan yang terhubung dengan Bitcoin — bukan mencoba melarang protokolnya sendiri.
Indonesia sudah berjalan di jalur yang tepat ini.
OJK mengatur exchange-nya, bukan jaringan Bitcoin-nya.
Prinsip Ketiga: Kepastian Hukum Lebih Berharga dari Aturan yang Sempurna
Salah satu pelajaran paling mahal dari era Gensler di AS adalah ini:
Ketidakpastian hukum lebih merusak dari aturan yang imperfect.
Ketika bisnis tidak tahu apakah produk mereka legal atau tidak, mereka tidak bisa berinvestasi, tidak bisa merencanakan, dan akhirnya banyak yang pindah ke yurisdiksi yang lebih jelas.
Tahun 2025 menjadi tonggak penting ketika Uni Eropa, AS, Inggris, Hong Kong, Singapura, dan UEA semua bergerak menuju persyaratan yang lebih jelas yang mengurangi ketidakpastian bagi VASP yang beroperasi lintas yurisdiksi. Sumsub
Prinsip Keempat: Perlindungan Konsumen Harus Nyata
Bukan hanya formalitas administratif.
Di Indonesia, kita sudah pernah melihat betapa banyak orang yang kehilangan uang karena exchange bodong, rug pull, dan skema penipuan berkedok kripto.
Regulasi yang baik harus memastikan bahwa uang pelanggan benar-benar terpisah dari aset operasional platform.
Bahwa ada mekanisme ganti rugi ketika platform bermasalah.
Bahwa literasi investasi menjadi kewajiban platform, bukan sekadar disclaimer kecil di bagian bawah layar.
Prinsip Kelima: Kerjasama Internasional, Bukan Perlombaan ke Bawah
Bitcoin tidak mengenal batas negara.
Kalau satu negara terlalu ketat, aktivitasnya hanya pindah ke negara yang lebih longgar.
FATF mencoba menjawab tantangan ini dengan standar global, termasuk Travel Rule yang mewajibkan berbagi data antara VASP lintas negara. Per April 2024, 65 dari 94 yurisdiksi sudah mengesahkan regulasi Travel Rule, dan 15 lainnya sedang dalam proses. Sumsub
Tapi kerjasama internasional yang ideal bukan berarti keseragaman total.
Ia berarti standar minimum yang disepakati bersama, dengan ruang bagi setiap negara untuk menyesuaikan dengan konteks lokalnya.
Di Mana Posisi Indonesia Sekarang?
Indonesia, jujurnya, sudah lebih maju dari yang banyak orang sadari.
Pergeseran pengawasan dari Bappebti ke OJK sejak Januari 2025 mencerminkan perubahan posisi kripto dari sekadar komoditas digital menjadi aset keuangan yang disetarakan dengan surat berharga — sebuah langkah yang menunjukkan bahwa Indonesia sedang membangun fondasi yang kuat bagi masa depan ekonomi digital. Direktorat Jenderal Pajak
Kita punya whitelist exchange yang jelas.
Kita punya regulasi pajak yang transparan.
Kita punya mekanisme pengaduan dan pengawasan yang terus berkembang.
Faktanya... Indonesia berada di posisi yang lebih baik dari banyak negara berkembang lainnya dalam hal kepastian regulasi Bitcoin.
Tapi ada satu hal yang masih mengganjal.
Disharmonisasi antar otoritas.
OJK mengakui Bitcoin sebagai aset keuangan digital.
Bank Indonesia tetap melarang Bitcoin sebagai alat pembayaran.
Ini bukan kontradiksi yang tidak bisa diselesaikan — tapi selama belum ada lex specialis yang menyatukan definisi dan mekanisme hukum aset digital, ada celah ketidakpastian yang bisa dieksploitasi.
Dan yang paling penting...
Regulasi yang baik adalah regulasi yang melindungi, bukan yang memadamkan.
Regulasi yang terlalu ketat akan mengusir inovasi ke negara lain.
Regulasi yang terlalu longgar akan mengundang penipuan dan melindungi pelaku kejahatan.
Yang ideal ada di tengah — dan Indonesia sedang mencari titik keseimbangannya.
Di bab berikutnya, kita akan masuk ke sisi paling gelap dari Bitcoin — kontroversi soal dampak lingkungannya. Berapa banyak energi yang benar-benar dibutuhkan untuk menjalankan jaringan Bitcoin? Dan apakah Bitcoin benar-benar musuh lingkungan, atau ada cerita yang lebih kompleks di balik angka-angkanya?
NEXT CHAPTER:
PREV CHAPTER: Penggunaan Bitcoin di Dunia Nyata
BOOK: Bitocracy
Komentar
Posting Komentar